Kabar Kartu BPJS Kesehatan Akan di Blokir Jika Tidak Skrining Ulang, Ini Penjelasan Kadis Sosial Gunungkidul

PASARKAYU
banner 468x60

Gunungkidul (DIY), SEHATYNEWS.id – Maraknya kabar kartu BPJS kesehatan akan di blokir jika tidak melakukan skrining daftar ulang baru-baru ini, membuat sebagian warga di wilayah Kabupaten Gunungkidul marak melakukan skrining daftar ulang BPJS kesehatan melalu online.

Terkait dengan kabar yang beredar tersebut awak media SEHATYNEWS.id melakukan konfirmasi dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melalui sambungan telepon pada Minggu (24/12/23), pukul:07:22 WIB.

Jual Domain PREMIUM

Pewarta dari SEHATYNEWS.id, menanyakan kebenaran terkait kabar yang beredar tersebut walaupun sumbernya tidak jelas, kendati demikian masyarakat sudah melakukan daftar ulang skrining secara online.

Asty Wijayanti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyampaikan, terkait BPJS kesehatan tidak semua orang menerima karena harus sesuai dengan skrining kemiskinanya, karena itu sudah diatur melalui Peraturan Bupati yang menentukan tentang persyaratan seseorang tersebut boleh dibantu iuran BPJS kesehatanya melalui APBD atau APBN asal persyaratanya memenuhi, di buktikan skrining kemiskinanya itu memang miskin. Jadi tidak semua orang ini dapat di bantu iuran kartu BPJSnya melalui APBD maupun APBN.

“Hanya orang-orang yang betul masuk kategori miskin yang berhak menerima BPJS di buktikan dengan skrining kemiskinanya di Kalurahan,” jelas Kepala Dinas Sosial.

Asty Wijayanti menambahkan, di Kalurahan ada alatnya dan ada formulirnya, jika ada seseorang misalnya ingin mencoba membantu dengan membawa data 50 nama, kemudian saya menanyakan, Pak ini persyaratanya sudah di lengkapi belum, itu kami bersama teman-teman menanyakan seperti itu, karena nanti kalau tidak sesuai persyaratanya kami yang kena.

“Maka dia menyampaikan balik kepada masyarakat, ini persyaratanya harus di penuhi, kemungkinan itu,” terangnya.

Ditanya pewarta SEHATYNEWS.id terkait kabar akan ada pemblokiran kartu BPJS dari iuran APBN apakah itu benar,

Asty sampaikan, kalau yang iuran dari APBN, terkait pemblokiran itu sebetulnya lebih melihat orang ini layak dibantu atau tidak, kemarin Bu Menteri itu melihatnya dari data kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

“Ternyata data di BPJS ketenagakerjaan ada orang yang dapat upah minimum Kabupaten atau Propinsi, itu artinya sudah dianggap tidak miskin lagi, tetapi masih dapat iuran dari APBD atau APBN itulah yang di blokir Bu Mentri,” ungkap Kadis Sosial.

Lanjut dia, tidak betul jika akan ada pemblokiran, sepanjang persyaratannya memenuhi, jika masyarakat sudah dapat iuran dari Kabupaten atau Pusat, itu sudah sah, masyarakat jangan melakukan skrining-skriningan lagi.

Kalau ada yang tidak aktif kartunya silahkan datang kepuskesmas terdekat dengan membawa KTP, tanyakan sebagai warga negara kartu BPJSnya aktif atau tidak, bisa di cek dengan pakai KTP.

“Kalau belum aktif bisa mendaftar di mall pelayanan publik di terminal Daksinarga,” tukas Asty.

Dengan persyaratan skrining kemiskinanya, kalau ada yang keblokir, ini dulu ada kasus, kata Asty, seseorang sebagai peserta BPJS mandiri, akan tetapi kemungkinan tidak bisa melanjutkan secara mandiri, kemudian dia pindah ke iuran APBD atau APBN itu berarti masih punya tunggakan, itu di blokir sama BPJSnya.

“Tapi tetep kami bantu, misal dia masuk ke rumah sakit tetep kami bantu, kami mengedepankan kemanusiaan. Biasanya yang iuran mandiri jika nunggak di beri waktu 6 bulan untuk menyelesaikan tunggakannya,” katanya.

Kalau dia bisa bayar tunggakannya status keaktifanya jalan terus, kalau di blokir secara administratif kadang nomor NIK dan namanya tidak sama, tetapi ketika sudah sama bisa aktif kembali, terkait dengan itu semua bisa ditanyakan di mall publik Daksinarga.

sehatyTV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RHVAC 2024